BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Dalam
uraian terdahulu telah di kemukakann bahwa Mecquarie adalah gubernur New South
Wales yang terakhir memegang seluruh kekuasaan di tangannya sendiri. Juga telah
di ungkapkan serba sedikit tentang pengiriman J.T bigge ke sydney untuk
melakukan penyelidikan berbagai hal di koloni itu khusus yang menyangkut
keluhan imigran bebas tentang perlakkuan Macquarie terhadap emancipits, juga
sudah menjelaskan namun dalam kesempatan
ini perlu membicarakan sedikit tentang dampak lain dari laporan bigge.
Khususnya yang menyangkut pemerinntahan di koloni itu, sebab perubahan sistem
pemerintahan di New South Wales,pada gilirannya juga pada koloni yang lain.
Macquarie
adalah gubernur terakhir yang memegang seluruh kekuasaanya di tanganya sendiri
dan penggantinya Brisbane merupakan gubernur pertama yang kekuasaanya mulai di
batasi oleh undang-undang yang menetapkan pembentukan legislative counciluntuk
New South Wales di dalam undang-undang itu di tetapkan bahwa jumlah anggota
council minimum lima orang dan maksimum tujuh orang.pada tahun 1823 pemerintah
Inggris mengamandemen undang-undang tahun 1823, jumlah anggota legislative
council di tambah menjadi 15 orang. Dalam tahun 1842 pemerintah Inggris
mengeluarkan lagi undang undang yang mengubah anggota council menjadi 36 orang,
12 orang di tunjuk oleh pemerintahdan 24 orang di pilih oleh rakyat, dalam
tahun1850 undang-undang baru di keluarkan lagi bagi seluruh koloni di
australia, dalam undang-undang ini pemerintah inggris menawarkan kepada
koloni-koloni di Australia untuk menyusun pemerintah sesuai kepentingan dan
aspirasinya masing-masing. Dalam tahun 1850 berdiri lima koloni yang
masing-masing berpemerintah sendiri, Yaitu New South Wales, Victoria, Tazmania,
Australia selatan, Dan Queensland dan australia barat paling akhir.
1.2.
Rumusan Masalah
1.
Pembentukan legislative council
2.
Undang –undang tahun 1850
3.
Masa pemerintahan sendiri secara
terpisah
1.3.
Tujuan
1.
Bagaimanakah pembentukan legislative
council?
2.
Undang-undang tahun 1850?
3.
Bagaimanakah pemerintahan sendiri secara
terpisah?
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pembentukan legislatif council
Dalam uraian terdahulu telah di
kemukakann bahwa Mecquarie adalah gubernur New South Wales yang terakhir
memegang seluruh kekuasaan di tangannya sendiri. Juga telah di ungkapkan serba
sedikit tentang pengiriman J.T bigge ke sydney untuk melakukan penyelidikan
berbagai hal di koloni itu khusus yang menyangkut keluhan imigran bebas tentang
perlakkuan Macquarie terhadap emancipits, juga sudah menjelaskan namun dalam
kesempatan ini perlu membicarakan
sedikit tentang dampak lain dari laporan bigge. Khususnya yang menyangkut
pemerinntahan di koloni itu, sebab perubahan sistem pemerintahan di New South
Wales,pada gilirannya juga pada koloni yang lain.
Salah satu dampak penyelidikan yang di laporkan oleh Bigge ialah mulai di
pikirkannya pemerintahan di New South Wales walaupun harus di akui bahwa
laporan Biggge itu bukanlah penyebab tunggal. Sesungguhnnya dalam laporannya
Bigge tidak mmerekomendasikan perubbahan cara pemerinntahan di New South
Wales,akan tetapi kritikannya terhadap sistem yang berlaku pada waktu itu mendorong pemerintahan Inggris untuk
membatasi kekuasaan gubernur. Jika
Macquarie merupakan gubernur terakhir yang otokratis, maka penggantinya sir Thomas Bisuare ( 1822-1825
)nadalah gubernuur pertama yyang kekuasaannya di batasi berdasarkan undang-undang. Undang-undang
yudikatur ( Judicature act ) untuk New South Wales yang di keluarkan oleh parlemen Inggris pada tahun 1823 yang berisi
tentang pembatasan suatu legislative council dalam pemerintahan di New South
Wales. Jumlah orangnya minimal 5 orang dan maksimal 7 orang.
Kekuasaannya adalah membuat
undang-undang untuk memelihhara perdamaian, kesejahteraan, dan pemerintahan
yang baik di New South Wales, dengan ketentuan undang-undang itu tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang inggris, secara teoritis anggota-anggotta
legislative council di tunjukoleh pemerintah
Inggris, akan tetapi dalam praktek mereka ditunnjuk dan di angkat oleh
gubernur. Lebih lanjut di nyatakan bahwa council ini hanya mengeluarkan
undang-undang yang di serahkan gubernur kepadanya. Legislatif council tidak
boleh mengambil inisiataif untuk membuat undang-undang. Tidak ada undang-undang
dapat di serahkan kepada legislatif council sebelum direkomendasikan oleh
ketua. Mahkamah agung bahwabundang-undang itu konsisten dengan undang-undang
inggris. Jika gubernur memproses suatu undang-undang dan mayoritas anggota
legislatif council tidak menyetujuinya, maka gubernur masih berhak
memberlakukan undang-undang tersebut sambil menantikan keputusan dari
pemerintahan inggris.
Berdasarkan kenyataan seperti
tersebut di atas, legislative council belum mempunyai wewenang menghenttikan
kemauan gubernur, badan ini hanya berfunggsi sebagai badan penasehat belaka.
Namun betapapun demikian, pembentukan legislative council tersebut merupakan satu
langkah maju. Dengan di bentuk legislative council ini telah di mulai langkah
menuju perjalanan jauh dalam rangka menghancurkan kekuasaan sewenang-wenang
gubernur. Sekarang gubernur harus bekerja bersama badan kecilyng secara
konstitusional mempunyai kewenangan sebagai
badan penasehat dan mampu membawa gubernur merasakan perasaan umum.
Undang-undang tahun 1823 juga menyebutkan tentang pembentukan mahkamah agung
yang di pimpin oleh seorang hakim agung untuk pertama kali jabatan itu di
duduki oleh sir Francis Forbes.
Pada tahun 1823 undang-undang tahun
1823 itu mengalami amandemen. Jumlah anggota legislative council di tambah
menjadi 15 orang. Sekalipun semua anggotanya masih di tunjuk oleh pemerintah
yang dalam praktek di tunjuk oleh gubernur, namun dewan ini secara mayoritas
sudah berhak memveto usul yang di tunjukan gubernur. Tidak lagi seperti masa
sebelumnya, gubernur masih bisa melaksanakannya sambil menunggu keputusan dari
pemerintah inggris.
Terladinya pemerintahan di New South
Wales ini tentu tidak lepas dari adanya perubahan komposisi masyarakat keberhasilan peternakan biri-biri
di new south wales, mendorong semakin banyaknya orang bermodal bermigrasi dan
menginvestasikan uangnya disana. Mereka ini, yang dalam sejarah Australia
disebut squatters memperjuangkan hak-haknya dalam pemerintahan agar
kepentingan-kepentingan mereka dalam koloni itu terjamin, kalau pada masanya
Macquarie masih menyatakan bahwa New South Wales masih merupakan pennal
settleman, mungkin dia benar karena pada waktu itu jumlah narapidana masih
dominan. Akan tetapi pada masa-masa selanjutnya komposisi masyarakat itu
berubah. Di sekitar tahun 1828 jumlah penduduk bebas sudah seimbang dengan
narapidana dalam masa-masa selanjutnya
nampak kecenderungan bahwa jumlah imigran bebas bergerak melalui jumlah
narapidana.
Faktor lain yang juga perlu di
perhatikan dalam memahami perubahan pemerintahan itu, adalah perkembangan atau perubahan pikiran-pikiran
yangg hidup serta berpengaruh dalam masyarakat. Di sekitar saat-saat
pembentukan legislative council itu, bukan saja hanya laporan Bigge yang
mempengaruhi pemerintah Inggris, akan tetapi juga pikiran-pikiran yang
berkembang dalam masyarakat, antara lain yang di lemparkan oleh William Charles
Wentworth. Sebelum kembali ke Sidney, setelah menyelesaikan studinya di
cambridge university, Wenworth menerbitkan sebuah buku tentang New South Wales
dalam tahun 1819. Dan dalam bukunya itu ia membicarakan tentang amatluasnya
wilayah yang bisa di jadikan tempat pemukiman di New South Wales. Ia menghendaki
peningkatan jumlah penduduk koloni itu tanpa menyembunyikan rasa ketidak puasan
terhadap pemerintah yang ada, ia menyusun
sketsa perubahan-perubahan yang untuk selanjutnya ia perjuangkan dengan
sekuat kemampuanya ia menghendaki agar lembaga perwakilan seperti yang dimiliki
oleh orang Inggris di negerinya, juga ada tempat pemukiman yang di bangun oleh
orang Inggris di New South Wales selain itu ia juga menuntut agar pengadilan
dengan sistem juri yang di lakukan sebagian dari prosedur yudisial di koloni
itu. Ia mengkritik pemerintahan di New South Wales dengan mengatakan bahwa
pemerintahan di koloni Inggris itu sedikitpun tidak memperlihatkan pemerintahan
yang memberi kebebasan sebagaimana di Inggris sehinggaharus di akhiri.
Ketika Wethworth tiba di Sidney ia
memulai melakukan agitasi untuk pembentukan lembaga-lembaga yang menjamin
kebebasan dimana telah di anjurkan dalam bukunya.Ia membawa alat percetakan
surat kabar, dan ia segera menerbitkan surat kabar, Australia , setelah ia tiba pada tahuna 1924. Surat kabar inilah
yang pertama kali menyalurkan secara bebas kontrol terhadap pemerintahan. Surat
kabarnya itu menjadi alat menyampaikan pendapat berupa kritik yang ampuh pada
waktu itu, Wenworth melakun kampanye menentang kekuasaan mutlak gubernur dan
memperjuangkan kebebasan pers.
Dalam tahun 1830. Jumlah imigran
bebas di New South Wales semakin bertambah. Pada tahun 1841 jumlah imigran
bebas sudah jauh melampaui narapidana. Jumlah imigran adalah empat kali lipat
jumlah narapidana, semakin banyak imigran di koloni itu semakin meningkat pula
suhu oposisi terhadap kekuasaan gubernur. Mereka ingin di pandang lebih
terhormat, tidak mau lagi di sebut sebagai penghunu penal suttelment mereka menghendaki pemerintahan demokrasi dan
untuk itu mereka sepakat jalan menuju demokrasi lebih mudah kalau transportasi
narapdana di hentikan,sejalan dengan tuntutan mereka, pada tahun 1840
pemerintah Inggris menghentikan transportasi narapidana ke New South Wales.
Pada tahun 1842, pemerintahan
inggris memberikan pemerintahan dengan sistem perwakilan kepada New South
Wales, berdasarkan undang-undang yang di keluarkan tahun 1842, jumlah anggota
legislative council di tingkatkan menjadi 36 orang, 24 yang di pilih rakyat,
dan 12 di angkat pemerintah Inggris, legislative council di neri kewenangan
untuk membuat undang-undang di koloni itu, juga mengatur pembelanjaan uang yang
di pungut oleh pemerintah, kecuali uang hasil penjualan crown land.
Dengan legislative council ysng di
bentuk berdasarkan undang-undang 1842 ini, untuk pertama kali koloni itu
mendapatkan pemerintahan dengan sistem perwakilan rakyat, rakyat di beri hak
memilih orang yang di kehendakinya duduk dalam legislative council, dewan yang
di anggap mewakili rakyat. Akan tetapi belum seluruh rakyat memiliki hak pilih
yang pelaksanaanya di lakukan sekali lima tahun. Rakyat yang berhak memilih
hanya mereka yang memiliki kekayaan minimum sebesar 200 euro atau telah
membayar pajak 20 euro setahun. Jadi hanya rakyat yang tergolong kaya, namun
dengan demikian kecenderungan untuk semakin meningkatkan keikutsertaan rakyat
dalam pemerintahan sudah mulai nampak jalan menuju pemerintahan demokrasi
nampaknya semakin terbuka lebar.
Sistem pemerintahan sebagaimana di
atur dalam undang-undang tahun 1842ini berlangsung sampai dengan tahun
1850ketika Tazmania dan Australia selatan memiliki status sebagai koloni
sendiri, maka kedua koloni inipun dalam waktu yang berbeda membentuk
legislatiive council seperti di New South Wales, Victoria dan Queensland pada
waktu itu masih merupakan bagian dari New South Wales.
Walaupun legislative council ini
sudah mengawasi dan membatasi gubernur belum dapat di katakan bahwa di koloni
New South Wales, Tazmania, Australia selatan telah mengalami pemerintahan yang
demokrasi. Gubernur masih bisa memveto undang-undang yang di hasilkan
legislative council, walaupun sebaliknya lembaga ini bisa membatasi usulan
gubernur atau membuat peraturan yang berkaitan dengan keuangan walaupun
legislative council cara menentukan pemungutan dan penggunaanya, dalam prakteknya
gubernur masih bisa menjual tanah dan menggunakan uang menurut kehendaknya.
Pada tahun 1840 gerakan untk
mendapatkan pemerintahan demokrasi semakin gencar di lakukan karena ribuan
orang yang bermigrasi ke koloni-koloni australia pada waktu itu telah
terpengaruh gerakan chartis di Inggris dalam tuntutanya orang-orang seperti
Henry parkes, David syme, dan Graham bery, mengatakan seluruh tuntutan pada
pembentukan lembaga perwakilan rakyat , bukan hanya meakili kelompok kecil
masyarakat saja, sesungguhnya sequaters yang kaya-kaya juga menghendaki
demokrasi akan tetapi mereka khawatir akan timbulnya pemerintahan demokrasi
yang menyamaratakan rakyat. Perubahan pemerintah yang menuju pengakuan akan
kepentingan imigran bebas di koloni itu sebagian besar merupakan perjuangan paa
squatters yang di dalam lapisan masyarakat menduduki lapisan teratas. Mereka
tidak mau di samakan dengan rakyat biasa akhirnya di capai kkesepakatan yang
berssifat komoromis yaitu di setujui dengan adanya lembaga perwakilan yang terdiri
dari dua kamar yaitu majelis rendah yang di pilih sebagian besar rakyat dan
majelis tinggi yang dipilih dan mewakili sekelompok kecil.
Pada tahun 1850 pemerintah inggris
mengeluarkan undang-undang baru yang di sebut Australian colonies government act.yang
berisi:
1. Victoria
di pisahkan dari New South Wales
2. Semua
koloni di Ausstralia berha membuka legislative council kecuali Australia barat.
3. Tiap
koloni berhak menyusun pemerintahan sesuai dengan kemauan masing-masing
kemudian di sampaikan kepada parlemen inggris untuk di undangkan.
Bagi
koloni-koloni di Australia, undang-undang ini penting sekali artinya, terutama
di lihhat dari sudut pandang pemerintahan. Dengan undang-undang ini berarti
pemerintah Inggris sudah siap menyerahkan kepada setiap koloni hak untuk
mrnyusun pemerintahan yang di sukainya dan pemerintah Inggris tinggal
menyetujuinya, hal lain yang perlu di perhatikan dalam undang-undang ini adalah
bahwa Pemerintah inggris memberi hak
menyusun pemerinthan sendiri itu kepada setiap koloni itu secara terpisah
sehingga masing-masing koloni dapat mengatur dirinya sendiri tanpa harus sama
atau terikat dengan koloni lain.
Jika
pemerintahan dan perkembangannya di gambarkan dalam bentuk bagan, maka akan
terlihat gambaran sebagai berikut :
2.2. MASA PEMERINTAHAN SENDIRI
SECARA TERPISAH
Di lihat dari satu sisi yaitu
tuntutan penduduk koloni-koloni di australia untuk mendapatkan pemerintahan
demokrasi, Australian colonies government act memiliki nilai yang amat
positive, undang-undang ini memberi kebebasan kepada setiap koloni untuk
memilih sistem pemerintahan yang sesuai dengan keinginan masing-masing, setiap
koloni berhak memilih perwaklan yang mereka kehendaki menetapkan batas-batas
kewenangan dan kekuasaan gubernur, menetapkan jenis pajak, serta mengatur
sendiri pengaturan uangnya. Koloni-koloni di australia bersiap mengatur dan
melaksanakan pemerintahan sendiri untuk kemudian melaporkannya kepada parlemen
inggris untuk di undangkan.
Dari sisi lain yaitu dari sisi
keutuhan dan integrasi Australia, Australian colonies government act ini justru
membuka peluang untuk timbulnya perpecahan di antara koloni it, karena setiap
koloni di beri kebebasan mengatur diri sendiri sesuai kehendak masing-masing.
Setelah merasa cukup persiapan untuk melakukan pemerintahan sendiri sesuai
dengan tawaran undang-undang tahun 1950 itu maka New South Wales mulai
melaksanakanya sejak tahun 1855, kemudian victoria 1856, tazmaniz 1856,
Australia selatan 1856, Queensland yang semula merupakan bagian dari New South
Wales, baru terpisah pada tahun 1859 dan sejak itu memulaipemerintahannya
sendiri. Demikianlah dalam waktu 10 tahun dari di keluarkannya Australian
colonies government act itu telah lahir 5 koloni-koloni yang lain yang
masing-masing memiliki otonomi sertaterpisah dari koloni yang lain.
Pengalaman-pengalaman dari koloni di masa lalu tentunya juga ikut menyatu
denganpilihan pemerintahan masing-masing. Setiap oloni nampaknya lebih mementingkan
urusan di dalam koloninya daripada memikirkan hubungan dengan koloni yang lain.
Australia barat yang memiliki kekhasan pada masa lalunya baru memulai
pemerintahan sendiri pada tahun 1890.
Pada saat lahirnya koloni-koloni
yang bersifat otonomi di Australia itu, rupanya masing-masing belum memikirkan
kerugian-kerugian dan kesulitan-kesulitan yang mungkin akan timbul sebagai
konsekuensi pemisahan diri satu dari yang lain itu. Sebelumnya mungkin mereka
telah medengar bahwa adanya pendapat-pendapat yang menganjurkan pembentukan
suatu dewan atau perwakilan yang memperhtikan kepentingan kepentingan seluruh
koloni. Namun kenyataanya pada bagian kedua abad 19 masing-masing koloni lebih
memilih bentuk yang terpisah pisah. Penduduk dan pemerintah di suatu koloni
nampaknya tidak memikirkan koloni lain. Lebih lebih kalau di antara koloni itu
terjadi seperti apa yang pernah di kemukakan yaitu inter-colonial jealousy.
Sejarah australia 50 tahun itu lebih tepat kalau di katakan sebagai sejarah
perpecahan. Namun semakin jauh dan semakin lama koloni itu berkembang
sendiri-sendiri, semsakin terasa juga masalah-masalah yang tibul akibat
terpisahnya satu dari yang lain semuanya ini akan mendorong rakyat koloni itu
untuk memikirkan cara yang terbaik untukmenyelesaikan masalah-masalah itu.
Persatuan dalam bentuk federasi mungkin cara yang terbaik.
2.3. FAKTOR PENDORONG PEMERINTAHAN
SENDIRI
Australia merupakan daerah yang
mempunyai kekayaan alam yang melimpah, seperti tambang emas di Victoria dan
Australia juga memiliki sumber daya alam dari sektor perkebenan, untuk
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam ini masing-masing koloni memilih
untuk mengolahnya sendiri dengan membentuk pemerintahan sendiri. . Setelah
merasa cukup persiapan untuk melakukan pemerintahan sendiri sesuai dengan
tawaran undang-undang tahun 1950 itu maka New South Wales mulai melaksanakanya
sejak tahun 1855, kemudian victoria 1856, tazmaniz 1856, Australia selatan
1856, Queensland yang semula merupakan bagian dari New South Wales, baru
terpisah pada tahun 1859 dan sejak itu memulaipemerintahannya sendiri.
Demikianlah dalam waktu 10 tahun dari di keluarkannya Australian colonies
government act itu telah lahir 5 koloni-koloni yang lain yang masing-masing
memiliki otonomi sertaterpisah dari koloni yang lain. Pengalaman-pengalaman
dari koloni di masa lalu tentunya juga ikut menyatu denganpilihan pemerintahan
masing-masing. Setiap oloni nampaknya lebih mementingkan urusan di dalam
koloninya daripada memikirkan hubungan dengan koloni yang lain. Australia barat
yang memiliki kekhasan pada masa lalunya baru memulai pemerintahan sendiri pada
tahun 1890.
A.
Faktor sosial
Struktur
dan keanekaragaman masyarakat Australia terdiri dari penduduk asli (yang
terdiri dari suku-suku asli, seperti Aborigin), kolonis (pendatang) dari Eropa
dan Asia. Adapun struktur daan keanekaragaman para imigran tersebut adalah
sebagai berikut :
1.
Penduduk Asli (imigran Awal).
Penduduk
asli terdiri dari orang-orang Aborigin sebagai imigran awal yang menghuni benua
Australia. Struktur masyrakat penduduk Aborigin terdiri dari suku-suku yang di
kepalai oleh seorang Kepala suku.
2.
Kolonis dan pendatang (imigran ke-dua)
a.
Inggris
Adalah
bansa pertama yang mendirikan dan mebanun kolon-koloni di Australia. Dan
struktur masyarakat di koloni tersebut terdiri dari: Narapidana, Orang-orang
bebas, pemerintah Australia yang mewakili Inggris
b.
Orang Irlandia
Sampai
di Australi pada abad 19, mereka mayoritas beragama katolik. Datang ke Australi
mencari kebebasan beragama. Pada perkembangannya angka imigran Irlandia
meningkat secara drastis dan banyak imigran Irlandia yang menjadi tokoh gerakan
nasional Australia.
Dengan
beraneka macam jenis masyarakat di Australia ini mendorong koloni-koloni di
Australia untuk membentuk pemerintahan sendiri.
B.
Faktor politik
Daerah indonesia bagian timur yang
secara letak geografis dkat dengan Australia tentunya memiliki faktor politik
dengan Australia, daerah irian timur yang di kuasai bangsa eropa menjadi
benteng bagi Australia, itulah mengapa bangsa Eropa mempunyai kepentingan
politik di Irian timur.
C.
Faktor ekonomi
Masing-masing
koloni di Australia memiliki sumber daya alam tersendiri, namun karena faktor
inilah setiap koloni memiliki kepentingan di koloninya tersendiri, koloni satu
dengan yang lain saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan koloninya, namun
karena ini setiap koloni memanfaatkan untuk mengambil pajak atau bea cukai.
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Para
squatters bukan hanya berperan sebagai tulang punggung perekonomin Australia dalam
paruh kedua abad 19, akan tetapi merekalah kelompok politik yang paling utama
dalam masyarakat. Perubahan-perubahan politik yang di laksanakan di Australia,
sebagian besar merupakan hasil perjuangan mereka yang suksea, walaupun
sesungguhnya pada saat itu pemerintah Inggris sudah mulai mau mendengar
tuntutan-tuntutan rakyatdi daerah-daerah kekuasaanya.
Macquarie adalah gubernur terakhir
yang memegang seluruh kekuasaanya di tanganya sendiri dan penggantinya Brisbane
merupakan gubernur pertama yang kekuasaanya mulai di batasi oleh undang-undang
yang menetapkan pembentukan legislative counciluntuk New South Wales di dalam
undang-undang itu di tetapkan bahwa jumlah anggota council minimum lima orang
dan maksimum tujuh orang.pada tahun 1823 pemerintah Inggris mengamandemen
undang-undang tahun 1823, jumlah anggota legislative council di tambah menjadi
15 orang. Dalam tahun 1842 pemerintah Inggris mengeluarkan lagi undang undang yang
mengubah anggota council menjadi 36 orang, 12 orang di tunjuk oleh pemerintahdan
24 orang di pilih oleh rakyat, dalam tahun1850 undang-undang baru di keluarkan
lagi bagi seluruh koloni di australia, dalam undang-undang ini pemerintah
inggris menawarkan kepada koloni-koloni di Australia untuk menyusun pemerintah
sesuai kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Dalam tahun 1850 berdiri lima
koloni yang masing-masing berpemerintah sendiri, Yaitu New South Wales,
Victoria, Tazmania, Australia selatan, Dan Queensland dan australia barat
paling akhir.
3.2. Saran
Pembentukan koloni di australia
tentunya akan menimbulkan masalah tersendiri, yaitu pembentukan
pemerintahan-pemerintahan sendiri, dengan di bentuknya pemerintahan
sendiri-sendiri pada tahun 1850, akan berdampak pada perpecahan Australia.
DAFTAR
PUSTAKA
siboro.1989.sejarah
Sustralia.Bandung:tarsito
Tidak ada komentar:
Posting Komentar